Berikut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK :

PP 24 2018 OSS dan Lampiran HVS (Klik untuk download)

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan. Sila download Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan melalui tautan ini. read more

Setelah disosialisasikan selama dua tahun, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hari ini, Senin (3/10/2011), berlaku efektif. “Dan instrumen penegakan hukum lingkungan hidup, baik secara administratif, perdata, dan pidana sudah saatnya dilaksanakan,” kata Himsar Sirait, Asisten Deputi Urusan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Senin di Jakarta, dalam Rapat Koordinasi Nasional Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. read more

Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengatakan pemerintah segera menerbitkan tiga peraturan pemerintah (PP) terkait lingkungan. “Dalam waktu tiga bulan akan terbit tiga PP, yakni PP tentang Sampah, PP tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan sanksi Administrasi, serta PP tentang Lingkungan,” kata Menteri LH kepada wartawan usai memberikan kuliah umum tentang lingkungan hidup di kampus Universitas Mulawarman Samarinda, Selasa (14/6).

Pemerintah merilis peta ekoregion nasional guna melindungi ekosistem dan mengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Hadirnya peta ini diharapkan bisa menjadi pedoman para lembafan dan instansi pemangku kebijakan dalam perencanaan pembangunan dan penataaan ruang dengan tidak mengesampingkan aspek pelestarian lingkungan hidup.

Peraturan pemerintah (PP) tentang perizinan lingkungan terjegal kepentingan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perindustrian. Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengakui, banyak kepentingan dalam pembuatan PP tersebut. Dia menjelaskan, akibat banyaknya usulan itu maka PP yang seharusnya selesai 2010 hingga kini masih menjalani pembahasan. Hingga kini, PP itu masih tertahan di Kementerian Hukum dan HAM.

Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM menyediakan file peraturan perundang-undangan RI terkait lingkungan hidup, yang dapat di-download secara bebas. Untuk mempermudah pengunjung menemukan file yang diperlukan, file-file tersebut telah dikelompokkan berdasarkan hierarki, yakni Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, KEPMENLH, dan KEPKABAPEDAL.