(CLICK HERE)
Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, pemberian ijin usaha (oleh pemerintah) dilakukan berdasarkan kajian resiko. Perijinan dasar diberikan berdasarkan kesesuaian dengan tata ruang (RTRW/RDTR). Dalam ketentuan perundang-undangan, persetujuan lingkungan diintegrasikan dengan read more
(CLICK HERE)
Perijian berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan, harus mengacu pada persetujuan lingkungan. Kegiatan/usaha pada dasarnya adalah suatu sistem produksi yang menghasilkan manfaat dan menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan harus dapat dikelola read more
(CLICK HERE)
Setiap usaha/kegiatan wajib AMDAL yang menghasilkan limbah cair wajib menyertakan persetujuan teknis pembuangan atau pengelolaan limbah. Pada dasarnya limbah cair yang dihasilkan dapat dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mencemari lingkungan. Hal tersebut tergantung read more
(CLICK HERE)
Pengembangan sistem real time perijinan berusaha berbasis daya dukung daya tampung kualitas air permukaan dilakukan dengan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:
1) Menentukan daerah kajian dengan mengakomodasi batas administrasi (kabupaten/kota,
read more
(CLICK HERE)
1. Sistem Informasi berbasis WEBGis yang berisi lokasi kegiatan/usaha sesuai kode KBLI.
2. Status rona lingkungan spatio-temporal berdasarkan data pelaporan lingkungan, system telemetri (Sparing, Onlimo, dan system lainnya)
read more
