Pemerintah Republik Indonesia telah berinvestasi secara substansial dalam membangun kapasitas manusia dan kelembagaan untuk perlindungan lingkungan hidup dan sosial pada proyek pembangunan, dan telah menempatkan kerangka hukum dan tata kelola yang diperlukan. Namun, masih ada banyak kesenjangan dan tantangan dalam penerapan sistem perlindungan sosial dan lingkungan, antara lain, karena kemampuan teknis yang terbatas dalam menilai dampak, meninjau laporan penilaian, dan identifikasi serta pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dampak lingkungan dan sosial.
World Bank
PSLH UGM bekerjasama dengan World Bank dan Asian Development Bank menyelenggarakan ESS Awareness and Consolidation on Business Plans for Indonesian NLCs yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 31 Agustus s.d. 2 September 2018.
Acara ini diselenggarakan di gedung lama Lantai 3 PSLH UGM Yogyakarta. Sebelum acara pembukaan / sambutan, peserta diminta untuk berdiri dan menyanyikan Lagu
Indonesia Raya secara bersama-sama.
Pembukaan acara diberikan oleh Kepala PSLH UGM Ir. Subaryono., MA., Ph.D didampingi oleh Dr. Rd. Siliwanti, MPIA (Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral) , Iskandarsyah, SE, MPA (Direktur Pemanfaatan Tanah Pemerintah), Ida Ayu Indira (World Bank).
Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM sebagai koordinator penyelenggaraan NLC-ESS bekerjasama dengan World Bank dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta mengadakan Training for Project Preparation Focusing on Land Acquisition selama 5 hari, dari tanggal 16 hingga 21 Desember 2018.
Acara ini diselenggarakan di Ruang PPPM STPN dan Artotel Hotel Yogyakarta. Pembukaan acara diberikan oleh Kepala PSLH UGM Ir. Subaryono., MA., Ph.D menyampaikan sambutan dan laporan pelatihan didampingi oleh Ade Kuswoyo, S.Si.,MSP dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Indira Dharmapatni dari World Bank, dan Syarifah Aman-Wooster dari Asian Development Bank. Pelatihan ini berfokus pada beberapa tahapan penyiapan proyek yang terkait dengan pengadaan tanah, kerangka hukum dan kelembagaan serta beberapa pengalaman pelaksanaan pengadaan tanah yang mengacu pada standar-standar dan praktik-praktik terbaik ditingat nasional maupun internasional. Dalam pelatihan ini juga dilakukan kegiatan studi lapangan di New Yogyakarta International Airport Kabupaten Kulon Progo, DIY Yogyakarta.
Pemerintah Republik Indonesia telah berinvestasi secara substansial dalam membangun kapasitas manusia dan kelembagaan untuk perlindungan lingkungan hidup dan sosial pada proyek pembangunan, dan telah menempatkan kerangka hukum dan tata kelola yang diperlukan. Namun, masih ada banyak kesenjangan dan tantangan dalam penerapan sistem perlindungan sosial dan lingkungan, antara lain, karena kemampuan teknis yang terbatas dalam menilai dampak, meninjau laporan penilaian, dan identifikasi serta pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dampak lingkungan dan sosial.