Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) periode 2012 – 2013 diumumkan hari ini oleh Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA di Jakarta. Pada periode ini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama institusi lingkungan hidup provinsi di seluruh Indonesia mengawasi kinerja pengelolaan lingkungan 1.812 perusahaan. Jumlah industri ini meningkat sebesar 38%, dimana pada periode sebelumnya berjumlah 1.317 perusahaan yang meliputi sektor manufaktur, pertambangan, energi dan migas, agroindustri serta sektor kawasan dan jasa. Untuk mengimbangi peningkatan jumlah perusahaan pada periode ini, kerjasama dekonsentrasi ditingkatkan menjadi 30 provinsi serta diperkenalkan Mekanisme Penilaian Mandiri (MPM/Self Assesment). Kriteria MPM adalah perusahaan yang telah mendapatkan peringkat biru tiga kali berturut-turut atau mendapat peringkat hijau/emas pada periode sebelumnya (2011-2012).
Arsip:
Berita
Kementerian Lingkungan Hidup mengumumkan hasil Program Langit Biru 2013 di Jakarta. Penyampaian hasil Program Langit Biru kali ini terdiri dari, pengumuman Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan di 44 kota dari 32 propinsi yang merupakan upaya Kementerian Lingkungan Hidup dalam menurunkan pencemaran udara dari sektor transportasi melalui promosi dan penerapan kebijakan transportasi berkelanjutan di daerah perkotaan.
Lahan di daerah barat daya Kota Yogyakarta dan sekitarnya diprediksi akan menjadi sasaran konsumen, untuk memenuhi kebutuhan lahan, mengingat harga lahan minimum, rata-rata, dan harga lahan maksimum di daerah tersebut pada masa mendatang masih pada posisi terendah, dan ketersediaan lahan masih cukup luas. Sementara itu di tiga bagian lain (timur laut, barat laut, dan tenggara) harga lahan semakin membumbung tinggi, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas.
Dari penelitian yang dilakukan Nilsson di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta, ia mengaku kebijakan pemerintah daerah dalam menyiapkan masyarakat yang tangguh menghadapi ancaman perubahan iklim global masih sangat minim. Kerjasama antara Universitas Umea, UGM dan Pemkab Gunungkidul diharapkan mampu menyusun strategi mitigasi bencana yang mampu melindungi kesehatan masyarakat lewat adapatasi menghadapi ancaman risiko bencana.
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.644045715647712.1073741870.185936071458681&type=1; uploaded=3 limit=3]
The symposium focus on the current knowledge and knowledge gaps, share research results and experiences on mitigation and adaptation and discusses research and policy needs in relation to the-state-of-the-art knowledge base.
Deputi I KLH Bidang Tata Lingkungan, Drs. Imam Hendargo. MA, membahas Kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Nasional. Ia membuka dengan mengutip berita dari KOMPAS “yang paling bertanggung jawab dalam merubah alam dan lingkungan adalah manusia, maka dari manusialah harus dimulai perubahan tersebut, baik secara sosial, ekonomi dan politik”.