Pada awal februari 2022 lalu, Program Lingkungan PBB (UNEP) bersama Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja Organisasi Kesehatan Dunia tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC) telah meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak lingkungan dan kesehatan akibat timbulnya mikroplastik yang bersumber dari filter rokok (puntung).[1]

Menurut WHO, kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan dilakukan oleh jutaan orang. Setidaknya dua pertiga puntung rokok ditemukan berserakan di trotoar atau selokan, dan akhirnya berujung di lautan. Padahal, limbah puntung rokok tergolong limbah berbahaya dan beracun, setara dengan limbah pabrik, dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kelangsungan hidup manusia.[2] read more

Persoalan sampah selalu menjadi permasalahan yang tidak pernah selesai. Pasalnya, hampir setiap waktu seluruh komponen yang ada di bumi ini menghasilkan residu. Mulai dari manusia, binatang, hingga mesin pun menghasilkan energi sampingan kurang berguna yang biasa kita sebut sebagai limbah (sampah).

Tahun 2020 berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 67,8 juta ton dengan komposisi sampah tertinggi berupa sampah sisa makanan yaitu 39,8 persen. Dilansir dari The Economist Intelligence Unit, Indonesia pada tahun 2017 pernah menduduki peringkat kedua sebagai penyumbang sampah makanan terbesar setelah Arab Saudi. Total sampah makanan yang dihasilkan mencapai 13 juta ton per tahun, yang apabila diambil rata-rata dengan jumlah penduduk saat itu, setiap orang menyumbang sampah makanan sebanyak 300 kg per tahun. read more

Kenaikan harga minyak mentah dunia telah menembus level 90 dollar AS, harga tertinggi sejak tahun 2014. JP Morgan memprediksi harga bisa menyentuh 120 dollar AS per barel jika perang Rusia-Ukraina pecah. Selain faktor geopolitis, kekhawatiran akan invasi Rusia ke Ukraina, kenaikan harga juga dipicu faktor fundamental, yakni ketatnya pasokan dbandingkan dengan permintaan dunia. Kenaikan harga minyak mentah tentu akan semakin membebani subsidi energi: BBM, listrik, dan elpiji, yang harus dipikul APBN.[i] read more

Lahan basah memiliki peran yang sangat besar dalam menyediakan jasa ekosistem bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Sayangnya, lahan basah seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat sebagai lahan kurang produktif. Padahal lahan basah merupakan salah satu jenis ekosistem yang sangat dekat dengan kehidupan manusia.

Faktanya, banyak peradaban manusia yang telah berkembang maju di dalam atau di dekat lahan basah. Seperti peradaban Mesopotamia di delta Nil Mesir, Makedonia Alexander di rawa-rawa Axios, Roma di rawa-rawa Pontine, Belanda, London, dan kota-kota Hanseatic Jerman yang terletak di dataran delta rawa yang luas serta berbagai peradaban yang berkembang di delta Mekong, rawa-rawa di Meksiko Tengah, dan delta Niger di Mali. read more

Langkah Presiden mencabut ribuan izin usaha pertambangan dan perkebunan yang telah bertahun-tahun tidak memanfaatkan izin yang diberikan tentu meninggalkan berbagai tanggung jawab hukum. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), berpendapat pencabutan izin tetap harus memperhatikan tanggungjawab hukum lainnya yang harus dipenuhi oleh korporasi. Salah satunya adalah tanggung jawab atas pemulihan lingkungan terutama pada wilayah hutan yang mengalami pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan. [1] read more

Peran serta masyarakat kembali menjadi ramai diperbincangkan akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi (peran serta) kepada masyarakat “secara maksimal atau lebih bermakna”.[i] Akibatnya, meskipun diyatakan tetap berlaku secara bersyarat, karena Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) akan dinyatakan inskonstitusional apabila selama 2 tahun tidak diperbaiki. Menarik diulas, bagaimanakah konsep peran serta masyarakat secara umum dan secara khusus terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. read more

Mendorong Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan

(Refleksi Hasil Penilaian Proper Lingkungan Perusahaan Tahun 2021)

Penghujung tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) kembali mengumumkan hasil penilaian Proper untuk periode 2020-2021 pada 28 Desember 2021.[i]

Program peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) merupakan program pemerintah pertama yang menunjukkan keberhasilan dalam upaya mengatur dan mengatasi pencemaran dari industri. Pada awalnya Proper ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Kepmenlh) No: KEP/-35A/MEN-LH/7/1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/ Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran Dalam Lingkup Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih). read more