Proses pelibatan masyarakat hukum adat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manokwari belum optimal. Pada umumnya, pelibatan masyarakat bersifat formalitas belaka. Hanya kepala suku atau tokoh adat yang disertakan, sementara para pemangku hak tidak dilibatkan dalam perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Manokwari, Roberth K.R. Hammar, S.H., M.H., dalam ujian terbuka untuk memperoleh gelar doktor di Fakultas Hukum UGM, Kamis (16/6).
pengelolaan lingkungan
Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengatakan pemerintah segera menerbitkan tiga peraturan pemerintah (PP) terkait lingkungan. “Dalam waktu tiga bulan akan terbit tiga PP, yakni PP tentang Sampah, PP tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan sanksi Administrasi, serta PP tentang Lingkungan,” kata Menteri LH kepada wartawan usai memberikan kuliah umum tentang lingkungan hidup di kampus Universitas Mulawarman Samarinda, Selasa (14/6).
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bekerjasama dengan pemerintah Swedia untuk mengembangkan teknik pembangunan berkelanjutan di Indonesia guna menerapkan sistem teknis konstruksi yang ramah lingkungan.
Swedia dikenal sebagai salah satu negara yang paling peduli dengan lingkungan hidup baik dari sisi konstruksi pembangungan maupun dalam hal keseharian masyarakat.
Masyarakat di sekitar hutan memiliki konsep konservasi atas lingkungan sendiri yang memungkinkan dilakukan langkah-langkah pemeliharaan hutan seiring dengan upaya konservasi yang kini tengah digalakkan oleh pemerintah. Tanpa pelestarian hutan, ada kecenderungan terjadinya penebangan liar untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat akan komoditas hutan komersial. Oleh karena itu, budaya kearifan lokal dalam pelestarian hutan oleh masyarakat harus diakui dan dipertahankan keberadaannya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6/2011), menyerahkan penghargaan tahunan Kalpataru dan Adipura 2011 kepada sejumlah daerah di Indonesia. Penyerahan penghargaan disaksikan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, serta pejabat tinggi negara lainnya.
Kebijakan pemulihan perumahan dan permukiman pasca gempa bumi 27 Mei 2006 bertujuan untuk menyediakan perumahan dan permukiman tahan gempa yang lebih sehat, lebih tertib, lebih teratur, dan lebih estetis beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
Pemerintah merilis peta ekoregion nasional guna melindungi ekosistem dan mengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Hadirnya peta ini diharapkan bisa menjadi pedoman para lembafan dan instansi pemangku kebijakan dalam perencanaan pembangunan dan penataaan ruang dengan tidak mengesampingkan aspek pelestarian lingkungan hidup.