Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan PSLH-UGM pada Senin, 28 November 2011, melaksanakan workshop Kepemimpinan  Daerah yang Berwawasan Lingkungan. Workshop yang dilaksanakan di Hotel Santika, Yogyakarta, ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para kepala daerah, anggota DPRD, dan kepala instansi lingkungan hidup, serta stakeholders dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Sebanyak 16 Mahasiswa S2 program Tropical and International Forestry, Georg-August University Goettingen (GAUG) Jerman melakukan praktik lapangan di Wanagama. Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut MoU antara UGM dengan GAUG. Dipilihnya Wanagama sebagai tempat praktik lapangan, mengingat sejarah panjang keberhasilan rehabilitasi hutan tropik dengan melibatkan masyarakat setempat. Selain itu keberhasilan hutan di Wanagama menjadi model pembangungan hutan rakyat di Indonesia.

Beberapa Negara di seluruh dunia masih dihantui oleh ancaman krisis global. Tidak hanya itu, peradaban dunia juga menghadapi persoalan serius terkait dengan degradasi sumber daya alam, energi, lingkungan, dan pangan. Bahkan, di tengah krisis sumber daya tersebut, di beberapa negara Eropa kini tengah tengah menghadapi krisis finansial. Sementara posisi Indonesia masih menghadapi tantangan besar dimana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif dan berjangka pendek. Bahkan dda kecenderungan besar dimana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan. read more

Keberadaan sabodam yang dibangun di sepanjang sungai di sekitar hulu Gunung Merapi tidak hanya mampu menjalankan fungsinya sebagai penahan aliran lahar dingin, tetapi juga berhasil meminimalisasi bahaya dampak kerugian banjir lahar yang lebih besar. Kendati bencana erupsi Merapi akhir tahun lalu menyebabkan hampir semua sabodam mengalami kerusakan dan menampung material lahar melebihi kapasitas, pemerintah dalam waktu dekat belum berencana melakukan pembangunan sabodam baru.

Pemerintah dan DPR diharapkan mengevaluasi kebijakan impor bahan pangan yang selama ini dirasakan tidak selaras dengan upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Mengingat kebijakan impor tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan kehidupan petani. Meski dalam kondisi mendesak, kebijakan impor komoditas pangan tertentu masih diperlukan.

Seperti di negara-negara lain, Norwegia terus berupaya keras berubah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang rendah emisi. Sebagai negara maju, iapun turut bertanggung jawab, dan memimpin dalam pengurangan emisi domestik. Oleh karena itu setelah menetapkan berbagai tujuan dan mendapat dukungan mayoritas Parlemen, Norwegia bertekad mewujudkan karbon netral pada tahun 2030.