Konflik sosial di Kota Ambon tahun 1999-2003 telah menyebabkan banyaknya pemukiman penduduk dan lahan terbangun lainnya mengalami kerusakan. Dari total kerusakan ini pada tahun 2002 seluas 261, 51 ha. Namun hingga pada tahun 2009 telah mengalami pengurangan hingga tersisa 10,72 ha atau mengalami pengurangan sekitar 250, 79 ha. Dari pengurangan lahan ini sebagian besar dialihfungsikan untuk pemukiman seluas 183,73 ha dan sebagian besar terdapat di desa Hatiwe kecil, Pandan kasturi, Waihoka, Poka dan desa rumah. Hal itu dikemukan oleh Dosen Geografi FKIP Universitas Pattimura Ambon, Mohammad Amin Lasaiba, dalam ujian terbuka promosi doktor di Fakultas Geografi UGM, Selasa (14/2).
Arsip:
kependudukan
Kota semarang saat ini telah mengalami deindustrialisasi. Akibat dari dampak urbanisasi berlebih, dimana tingkat urbanisasi tidak diimbangi tingkat industrialisasi. Bahkan, kepadatan penduduk kota semarang juga telah menyebabkan daya dukung lingkungan dan daya tampung sosial menjadi rendah. Hal itu dikemukan Dosen Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang, Ir. Saratri Wilonoyudho, M.Si., dalam ujian terbuka promosi doktor bidang prodi Ilmu Kependudukan Sekolah Pascasarjana UGM yang berlangsung di ruang auditorium Fakultas Geografi, Sabtu (19/11).
Pemerintah dan DPR diharapkan mengevaluasi kebijakan impor bahan pangan yang selama ini dirasakan tidak selaras dengan upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Mengingat kebijakan impor tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan kehidupan petani. Meski dalam kondisi mendesak, kebijakan impor komoditas pangan tertentu masih diperlukan.
Hingga kini, hampir sebagian besar sumur penduduk di wilayah Kota Yogyakarta masih tercemar E-Coli (Escherichia coli). Bahkan berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta tahun ini diprediksikan masih 70 persen dari total sumur milik penduduk yang tercemar bakteri tersebut.
Proses pelibatan masyarakat hukum adat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manokwari belum optimal. Pada umumnya, pelibatan masyarakat bersifat formalitas belaka. Hanya kepala suku atau tokoh adat yang disertakan, sementara para pemangku hak tidak dilibatkan dalam perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Manokwari, Roberth K.R. Hammar, S.H., M.H., dalam ujian terbuka untuk memperoleh gelar doktor di Fakultas Hukum UGM, Kamis (16/6).
Wakil Presiden Boediono mengatakan pemerintah Indonesia berupaya menyeimbangkan pertumbuhan tinggi dan menjaga dampaknya terhadap lingkungan. Dia menyampaikan hal itu pada diskusi bertema Inclusive Asia: Reinvigorating the millenium development goals (MDGs), pagi ini. Acara ini merupakan bagian dari konferensi World Economic Forum-East Asia hari kedua.
Kebijakan pemulihan perumahan dan permukiman pasca gempa bumi 27 Mei 2006 bertujuan untuk menyediakan perumahan dan permukiman tahan gempa yang lebih sehat, lebih tertib, lebih teratur, dan lebih estetis beserta sarana dan prasarana pendukungnya.