Pemerintah dan DPR diharapkan mengevaluasi kebijakan impor bahan pangan yang selama ini dirasakan tidak selaras dengan upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Mengingat kebijakan impor tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan kehidupan petani. Meski dalam kondisi mendesak, kebijakan impor komoditas pangan tertentu masih diperlukan.
Demikian yang mengemuka dalam seminar nasional kedaulatan pangan yang diselenggarakan Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UGM, Sabtu (10/9). Hadir beberapa pembicara diantaranya Dirjen sarana dan prasarana produksi pertanian, Kementan, Dr. Ir. Gatot Irianto, Anggota Komisi III DPR RI Ir. Djoko Udjianto dan Guru Besar FTP UGM Prof. Dr. Ir. Moch. Maksum Mahfud.
Dekan FTP UGM Dr. Ir. Djagal Wiseso MArseno, M.Agr menerangkan, empat indikator ketahanan pangan, yakni produksi, konsumsi, distribusi dan tingkat daya beli. Namun dari keempat indikator ini belum tercapai sehingga pemerintah perlu menyusun kembali peta kebijakan mewujudkan ketahanan pangan. ”Capaian indikator ketahanan pangan belum tercapai. FTP berinisitif mengangkat isu ini. Karena ketahanan pangan tidak hanya diusung lembaga teknis tapi juga harus didukung oleh lembaga legislasi,” ujarnya.
Anggota DPR Djoko Udjianto sepakat jika seharusnya pemerintah perlu melakukan kebijakan ketahana pangan secara menyeluruh dengan tidak lagi menggantungkan pada kebijakan impor. Bahkan dimana-mana beberapa hasil produk pertanian lokal kalah bersaing dengan produk impor.
Terkait rencana kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Bulog, Djoko sepakat dengan kebijakan Bulog dengan alasan stok beras nasional belum terpenuhi. “Stok beras nasional dikatakan aman jika sudah memenuhi 3 juta ton untuk 3 bulan ke depan. Sekarang terealisasi 1,2 juta ton,” kata politisi dari partai Demokrat ini.
Lain halnya dengan komoditas daging, Joko mengatakan komisinya di DPR akan mendesak pemerintah untuk sementara menghentikan kebijkan impor daging. Sehubungan hasil survey BPS yang menyebutkan bahwa jumlah ternak hewan sapi dan kerbau cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan daging nasional.
Sementara Dirjen sarana dan prasarana produksi pertanian, Kementan, Dr. Ir. GAtot Irianto mengungkapkan pihaknya telah menggelontorkan dana sebesar 4,8 triliun untuk membangun sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkat hasil produksi pertanian. “Saat ini realisasinya mencapai 53 persen,” katanya.
Sumber: Humas UGM