Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, dan Pasal 24 ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi GRK dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut maka ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim kepada Penanggung Jawab Aksi untuk mengetahui Capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Menteri ini memiliki 4 Lampiran yang mengatur (i) tatacara Pengukuran Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, (ii) tatacara pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim (iii) tatacara verifikasi capaian aksi mitigasi perubahan iklim (iv) tatacara penilaian.
Arsip:
Berita
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.693132910738992.1073741876.185936071458681&type=1; uploaded=6 limit=6]
Fakultas Pertanian UGM bekerjasama dengan Taiwan siap menggarap pertanian lahan pasir di sekitar lereng Gunung Merapi. Program pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian ini ditujukan khusus pada petani yang terkena dampak bencana Merapi pada 2010 lalu. Hal itu dilakukan sekaligus untuk menghidupkan kembali sektor pertanian yang terganggu akibat lahan pertanian tertutup oleh debu dan pasir Merapi. “Kita akan mulai dengan mempercepat pemulihan ekonomi korban bencana Merapi. Produknya pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian,” kata Dekan Fakultas Pertanian, Dr. Jamhari, S.P., M.P., usai menerima kunjungan dari perwakilan kantor ekonomi dan perdagangan Taiwan untuk Indonesia, Chang Liang Jen, di ruang multimedia Fakultas Pertanian UGM, Selasa (4/3).
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.689660917752858.1073741875.185936071458681&type=1; uploaded=6 limit=6]
Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Kelud pada Kamis (13/2) menyebar secara luas hingga mencapai wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Erupsi ini berdampak luas terhadap berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk didalamnya bidang pertanian. Lahan pertanian mendapat dampak cukup signifikan oleh karena material erupsi menutupi bahkan menghilangkan lahan pertanian.
Department of Politics and Government in collaboration with Revenue Watch Institute (RWI) and USAID, will conduct a training course “Improving The Governance of Extractive Industries” as part of Asia Pacific Knowledge Hub activities. The training will be held on April 28 – May 10, 2014 in Faculty of Social and Political Science and will be facilitated by expert facilitators and resource person discussion on five issues in extractive industries like socio-environmental impacts; revenue management; tax, royalty, and contract terms; coalition for reforms; expanding disclosure requirements of EITI. The course, delivered in English, is open to civil society organizations, policymakers, members of EITI multi-stakeholder groups, Observer status for International Oil Company (IOC), government officials, business practitioners, state-owned enterprise staff, and professionals involved oil, gas and mining in the Asia Pacific region. The program offer competitive scholarships for civil society participants from the following priority countries: Philippines, Malaysia, Vietnam, Cambodia, Timor Leste and Indonesia. Attendance cost, inclusive of accommodation, food and tuition is around $2,000.
Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup, Prof. Dr. dr. Hari Kusnanto, mengatakan penyakit Leptospirosis, Kolera, Diare dan Typhus merupakan ancaman penyakit yang paling sering muncul pada saat musim penghujan. Apalagi bagi daerah tertentu yang terlanda banjir. “Di musim banjir seperti ini yang justru muncul adalah leptospirosis yang ditularkan melalui kencing tikus,” kata Hari Kusnanto kepada wartawan, Kamis (30/1), menanggapi mewabahnya panyakit leptosprosis di DKI Jakarta dan Semarang serta beberapa daerah lainnya akibat bencana banjir.