Luas perairan dan daratan Indonesia mencapai 8 juta kilometer persegi. Namun, dari luasan tersebut belum semua berhasil dipetakan dalam bentuk peta rupa bumi skala 1:1000 sebagai peta informasi geospasial (IGS). Dari jumlah bidang tanah terdaftar di Indonesia yang kurang lebih 40%, diperkirakan hanya 10 persen yang dapat dipetakan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan imlepementasi Informasi geospasial setelah terbitnya UU Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UUIGS).
Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta tidak memungkiri jika pencemaran limbah akan terus terjadi. Namun hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menguranginya. “Walapun kita terus berusaha keras menurunkan pencemaran limbah namun saya yakin kegiatan pencemaran ini akan terus dilakukan,” kata Menteri LH disela perayaan hari lingkungan hidup sedunia di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Minggu (5/6).
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.189905824395039.77015.185936071458681
Kebijakan pemulihan perumahan dan permukiman pasca gempa bumi 27 Mei 2006 bertujuan untuk menyediakan perumahan dan permukiman tahan gempa yang lebih sehat, lebih tertib, lebih teratur, dan lebih estetis beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
Penulis: Aditya L. Ramadona dan Hari Kusnanto
Saat ini sebenarnya sudah bertebaran berbagai buku yang mengulas perangkat lunak sistem informasi geografis. Namun demikian, masih sangat sukar ditemui buku yang mengulas Quantum GIS, sebagai alternatif perangkat lunak sistem informasi geografis komersial.
Pemerintah merilis peta ekoregion nasional guna melindungi ekosistem dan mengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Hadirnya peta ini diharapkan bisa menjadi pedoman para lembafan dan instansi pemangku kebijakan dalam perencanaan pembangunan dan penataaan ruang dengan tidak mengesampingkan aspek pelestarian lingkungan hidup.
UGM dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menjalin kerja sama dalam pengembangan iptek dan pemberdayaan masyarakat. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama mengenai peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya daerah Bantul dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Acara berlangsung di Pendopo Parasamya Pemkab Bantul, Jumat (27/5) malam. Penandatanganan nota kesepahaman oleh Wakil Rektor Bidang Alumni dan Pengembangan Usaha, Prof. Ir. Atyanto Dharoko, M.Phil., Ph.D., dan Bupati Bantul, Hj. Sri Suryawidati, ini dirangkai dengan acara refleksi gempa bumi Bantul dan pengukuhan panitia Hari Jadi ke-180 Kabupaten Bantul.