Ketahanan pangan Indonesia saat ini menujukkan kondisi yang cenderung lebih baik. Namun, di sejumlah aspek masih terdapat persoalan yang harus dientaskan. “ Meskipun secara nasional sudah tercapai swasembada, tetapi masih saja terjadi kasus kerawanan pangan di sejumlah daerah. Kurang lebih 13% dari jumlah total penduduk Indonesia masing mengalami rawan pangan,” papar Kepala Badan Ketahanan Pangan, Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS., Kamis (8/120 di University Center (UC) UGM.
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.274800175905603.95532.185936071458681&type=1
Hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum pada 2010 menyatakan bahwa Pulau Jawa dan Bali sudah tidak memadai untuk kegiatan produksi dan konsumsi. Sebab daya dukung dan daya tampungnya melebihi ketersediaan sumber daya alam. Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Imam Ernawi, mengatakan kondisi defisit itu akan dirasakan dalam jangka panjang. “Pasti akan mengganggu kegiatan produksi dan konsumsi masyarakat,” katanya saat menjadi pembicara di seminar Himpunan Ilmu Tanah Indonesia di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Rabu, 7 Desember 2011.
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.274221439296810.95444.185936071458681&type=1
Riset bioteknologi bidang rekayasa genetika tanaman pangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi pangan dunia dalam rangka memerangi angka kemiskinan dan kelaparan dunia pada tahun 2050. Oleh karena itu, pengembangan bioteknologi tanaman pangan diharapkan mampu meningkatkan hasil dan pendapatan usaha tani global serta mengurangi emisi karbon dan penggunaan pestisida.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terpilih menjadi Ketua kelompok kerja pemeriksaan lingkungan hidup atau INTOSAI WGEA (International Organisation of Supreme Audit Institutions Working Group on Environmental Auditing) untuk periode 2013–2016. Pemilihan ini telah dilaksanakan pada 11th Steering Committee Meeting of INTOSAI WGEA di Buenos Aires, Argentina, 11 November 2011. Untuk jabatan tersebut, BPK RI akan bertanggung jawab terhadap pengembangan pemeriksaan lingkungan secara global dan memimpin lembaga-lembaga pemeriksa dari seluruh dunia yang terdiri dari 16 negara anggota Steering Committee dan 72 negara anggota biasa.
Hasil pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan masih saja ada badan usaha milik negara yang buruk dalam pengelolaan lingkungan. Sekretaris Tim Proper Kementerian Lingkungan Hidup Sigit Reliantoro mengungkapkan, ada 11 badan usaha milik negara (BUMN) yang berpredikat hitam alias tidak ramah lingkungan.