Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia yang andal dalam bidang pengelolaan energi. Hal itu menyebabkan persoalan energi nasional tak pernah kunjung usai hingga saat ini. Melimpahnya cadangan sumber energi tidak serta-merta dapat dinikmati langsung oleh masyarakat, melainkan lebih banyak diatur oleh negara lain. “Kita memiliki orang-orang yang cerdas, tapi persoalan energi masih tertatih-tatih,” kata Dekan Fakultas Teknik UGM yang sekaligus Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dr. Ir. Tumiran, dalam Seminar Pengembangan SDM Bidang Energi menuju Ketahanan Energi, yang diselenggarakan di Sekolah Pascasarjana UGM, Selasa (12/4).
Tumiran menuturkan diperlukaan manajemen SDM yang lebih baik dalam pengelolaan energi ke depan. Pasalnya, pengelolaan energi nasional saat ini lebih banyak diatur oleh bangsa lain. Pemerintah dinilai tidak dapat berbuat banyak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ia mencontohkan produksi minyak, batubara, dan gas bumi saat ini lebih banyak diekspor daripada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dalam negeri. “Bila pengelolaan energi kita kuat, maka industri juga kuat. Saya melihat ada skenario global yang menginginkan kita tidak maju energinya dan hanya sebatas kondisi seperti ini saja,” terangnya.
Menurut Tumiran, cadangan pasokan energi yang ada saat ini seharusnya mampu mendukung sektor industrialisasi di dalam negeri, tidak semata-mata semua energi dijual ke negara lain, seperti China dan Singapura. “Bayangkan jika gas dan batubara kita hanya dijual dalam negeri saja. Lalu, industri kita tumbuh dan menyerap banyak tenaga kerja,” ujarnya.
Selain itu, Tumiran juga mengkritisi pemerintah yang tidak memiliki roadmap yang jelas untuk pengelolaan dan pengembangan energi dalam rentang waktu 50 tahun mendatang. Ia menyebutkan saat ini pemanfaatan energi minyak mencapai 49,7%, gas 20,1%, batubara 24,5%, dan energi baru terbarukan (EBT) 5,7%. Oleh karena itu, DEN mengusulkan sampai tahun 2025, pemanfaatan EBT ditingkatkan menjadi 25,9%, sedangkan minyak 23,7%, gas 19,7%, dan batubara 30,7%. “Di masa mendatang, pemanfaatan energi baru terbarukan harus ditingkatkan karena minyak, gas, dan batubara kian menipis,“ tuturnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Kinerja Corporate PT PLN, Ir. Hari Hartoyo, mengatakan PLN akan merekrut 20 ribu pegawai hingga tahun 2018. Untuk mencapai jumlah itu, tiap tahun PLN merekrut sekitar 2.500 pegawai baru. “Kita lakukan karena semakin banyak pegawai PLN yang pensiun,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Hartoyo menerangkan pembangunan listrik di pulau-pulau terpencil masih terkendala minimnya infrastruktur. PLN pada 2011 melaksanakan program untuk menerangi 100 pulau kecil dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya.
Sumber: Humas UGM